Daftar isi
- Ringkasan cepat
- Dasar hukum gaji dan tunjangan CPNS Kemlu
- Tabel tunjangan kinerja Kemlu menurut Perpres 124/2018
- Kelas jabatan CPNS dan PNS Kemlu terbaru (Permenlu 1/2026)
- Aturan tukin 80% CPNS dan potensi pemotongan
- Estimasi penghasilan CPNS dan PNS baru Kemlu
- Simulasi hitungan (estimasi, MKG 0 tahun)
- Tunjangan penugasan luar negeri (TPLN)
- Sudah resmi vs masih ditunggu untuk CPNS Kemlu 2026
- Langkah persiapan sebelum pendaftaran dibuka
- FAQ tunjangan CPNS Kemlu
- Apakah CPNS Kemlu langsung mendapat tukin Rp33,24 juta?
- Apakah CPNS Kemlu menerima tukin 100% sejak awal masuk?
- Apakah semua PNS Kemlu langsung menerima TPLN?
- Apakah formasi CPNS Kemlu 2026 sudah resmi dirilis?
- Sumber
Selasa, 17 November 2026 — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) selalu menjadi instansi pusat incaran pelamar CPNS, khususnya formasi Diplomat dan Penata Kanselerai. Banyak calon pelamar penasaran dengan kabar tunjangan kinerja (tukin) Kemlu yang mencapai Rp33,24 juta per bulan. Angka tersebut memang resmi tercantum di regulasi, tetapi berlaku untuk kelas jabatan puncak, bukan pegawai baru. Mari bedah komponen gaji pokok, tukin per kelas jabatan, aturan 80% bagi CPNS, dan tunjangan penugasan luar negeri sesuai aturan terbaru.
Ringkasan cepat
- Nominal tukin resmi: Berdasarkan Perpres Nomor 124 Tahun 2018, tukin Kemlu berkisar antara Rp2.531.250 (Kelas 1) hingga Rp33.240.000 (Kelas 17).
- Kelas jabatan pegawai baru: Mengacu Permenlu Nomor 1 Tahun 2026, posisi lulusan S1 seperti Diplomat Ahli Pertama dan Penata Kanselerai Ahli Pertama berada di Kelas Jabatan 8 (pagu tukin Rp4.595.150).
- Hak saat masih CPNS: Menurut Permenlu Nomor 3 Tahun 2025, CPNS mendapat 80% tukin dari kelas jabatannya, ditambah 80% gaji pokok standar PP Nomor 5 Tahun 2024.
- Penugasan luar negeri: Saat ditempatkan di Perwakilan RI, PNS memperoleh Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) sesuai Perpres 65/2019 jo. Perpres 84/2024.
- Status seleksi 2026: Per 17 November 2026, rincian formasi CPNS Kemlu 2026 belum diumumkan resmi.
Dasar hukum gaji dan tunjangan CPNS Kemlu
Penghasilan ASN di Kemlu diatur melalui empat pilar regulasi. Pertama, gaji pokok PNS secara nasional mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2024, sementara ketentuan gaji CPNS sebesar 80% merujuk Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 1977.
Kedua, tarif tukin Kemlu tetap mengacu pada Perpres Nomor 124 Tahun 2018 (diundangkan 16 November 2018) karena hingga November 2026 belum ada Perpres baru yang mengubah nominalnya. Ketiga, mekanisme pembayaran, evaluasi kinerja, dan pemotongan tukin diatur dalam Permenlu Nomor 3 Tahun 2025 (diundangkan 18 Maret 2025). Keempat, daftar jabatan dan kelas jabatannya diperbarui lewat Permenlu Nomor 1 Tahun 2026 (diundangkan 11 Maret 2026).
Tabel tunjangan kinerja Kemlu menurut Perpres 124/2018
Lampiran Perpres Nomor 124 Tahun 2018 menetapkan 17 kelas jabatan di lingkungan Kemlu. Berikut nominal tukin kotor per bulan sebelum memperhitungkan evaluasi kinerja, potongan kehadiran, serta pajak penghasilan:
| Kelas | Tukin per bulan | Contoh jabatan (Permenlu 1/2026) |
|---|---|---|
| 17 | Rp33.240.000 | Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal |
| 16 | Rp27.577.500 | Staf Ahli Menteri, Staf Khusus |
| 15 | Rp19.280.000 | Kepala Biro, Direktur, Inspektur Wilayah, Kepala Pusat |
| 14 | Rp17.064.000 | Diplomat Ahli Utama, Direktur Sekdilu/Sesdilu/Sesparlu |
| 13 | Rp10.936.000 | Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang |
| 12 | Rp9.896.000 | Diplomat Ahli Madya, Auditor/Perancang Ahli Madya |
| 11 | Rp8.757.600 | Penata Kanselerai/PID/Analis Hukum Ahli Madya |
| 10 | Rp5.979.200 | Diplomat Ahli Muda, Kepala Subbagian, Kepala Seksi |
| 9 | Rp5.079.200 | Penata Kanselerai/PID Ahli Muda, Dokter Ahli Pertama |
| 8 | Rp4.595.150 | Diplomat, Penata Kanselerai, dan PID Ahli Pertama |
| 7 | Rp3.915.950 | Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional |
| 6 | Rp3.510.400 | Jabatan Fungsional Terampil (D3), Pengolah Data dan Informasi |
| 5 | Rp3.134.250 | Operator Layanan Operasional |
| 4 | Rp2.985.000 | Jabatan pelaksana sesuai penetapan kelas |
| 3 | Rp2.898.000 | Jabatan pelaksana sesuai penetapan kelas |
| 2 | Rp2.708.250 | Jabatan pelaksana sesuai penetapan kelas |
| 1 | Rp2.531.250 | Kelas jabatan terendah pada lampiran Perpres 124/2018 |
Kelas jabatan CPNS dan PNS Kemlu terbaru (Permenlu 1/2026)
Melalui Permenlu Nomor 1 Tahun 2026, Kemlu menyesuaikan peta jabatan manajerial dan nonmanajerial. Bagi pelamar lulusan S1/D4, jabatan fungsional yang paling sering dibuka berada di jenjang Ahli Pertama. Dalam Lampiran II Permenlu tersebut, Diplomat Ahli Pertama, Penata Kanselerai Ahli Pertama, dan Pranata Informasi Diplomatik (PID) Ahli Pertama seluruhnya berada pada Kelas Jabatan 8.
Posisi fungsional Ahli Pertama lainnya seperti Perancang Peraturan, Analis Hukum, Perencana, Analis Kebijakan, Pranata Komputer, Pranata Humas, dan Auditor juga menempati Kelas Jabatan 8 (kecuali Dokter dan Dokter Gigi Ahli Pertama di Kelas 9). Sementara lulusan D3 jenjang Terampil (seperti Arsiparis Terampil atau Pranata Komputer Terampil) berada di Kelas Jabatan 6, dan jabatan pelaksana seperti Penelaah Teknis Kebijakan berada di Kelas Jabatan 7.
Aturan tukin 80% CPNS dan potensi pemotongan
Pelamar baru perlu memahami bahwa hak tukin selama masa CPNS tidak langsung dibayarkan penuh. Pasal 3 ayat (1) Permenlu Nomor 3 Tahun 2025 menyatakan:
"Pegawai dengan status sebagai calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang akan didudukinya."
Ketentuan 80% ini juga berlaku bagi CPNS jabatan fungsional tertentu yang sudah berstatus PNS tetapi belum diangkat ke jabatan fungsionalnya. Selain itu, Permenlu 3/2025 mengaitkan tukin triwulanan dengan Evaluasi Kinerja Periodik: predikat Sangat Baik atau Baik memperoleh 100%, Butuh Perbaikan 80%, Kurang 70%, dan Sangat Kurang 60% (CPNS yang belum memiliki predikat dikecualikan sampai periode evaluasi terdekat). Ketidakhadiran tanpa alasan sah juga dikenai potongan 4,5% per hari kerja, sedangkan keterlambatan atau pulang cepat dipotong bertahap sesuai Tabel D maksimal 4,5% per hari.
Estimasi penghasilan CPNS dan PNS baru Kemlu
Berikut simulasi dengan asumsi masa kerja golongan (MKG) 0 tahun dan belum menikah. Angka ini merupakan estimasi gaji pokok ditambah tukin kotor, belum termasuk tunjangan melekat (tunjangan beras dan keluarga) serta sebelum potongan iuran wajib dan pajak penghasilan.
Simulasi hitungan (estimasi, MKG 0 tahun)
| Status & jenjang | Gaji pokok (PP 5/2024) | Tukin (Perpres 124/2018) | Estimasi total dasar |
|---|---|---|---|
| CPNS S1/D4 (Gol. III/a, Kelas 8) | Rp2.228.560 (80%) | Rp3.676.120 (80%) | Rp5.904.680 |
| PNS S1/D4 (Gol. III/a, Kelas 8) | Rp2.785.700 (100%) | Rp4.595.150 (100%) | Rp7.380.850 |
| CPNS D3 Terampil (Gol. II/c, Kelas 6) | Rp1.988.720 (80%) | Rp2.808.320 (80%) | Rp4.797.040 |
| PNS D3 Terampil (Gol. II/c, Kelas 6) | Rp2.485.900 (100%) | Rp3.510.400 (100%) | Rp5.996.300 |
Artinya, saat masih berstatus CPNS lulusan S1, estimasi gabungan gaji pokok dan tukin berada di kisaran Rp5,90 juta per bulan. Setelah diangkat 100% menjadi PNS dan menduduki jabatan Ahli Pertama Kelas 8, estimasi dasarnya naik ke sekitar Rp7,38 juta per bulan sebelum tunjangan melekat dan kenaikan jenjang karier.
Tunjangan penugasan luar negeri (TPLN)
Ketika PNS Kemlu—seperti Diplomat, Penata Kanselerai, maupun PID—ditugaskan di Perwakilan RI di luar negeri (KBRI, KJRI, atau PTRI), berlaku Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 84 Tahun 2024 (diundangkan 16 Agustus 2024). Besarannya tidak tunggal karena menggabungkan Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) sesuai indeks biaya hidup kota penempatan dan Angka Pokok (APTLN) menurut gelar diplomatik atau pangkat/golongan, ditambah fasilitas sewa rumah dan tunjangan keluarga sesuai aturan.
Sudah resmi vs masih ditunggu untuk CPNS Kemlu 2026
- Sudah resmi: Gaji pokok PNS (PP 5/2024), tarif tukin Kelas 1–17 (Perpres 124/2018), ketentuan tukin 80% CPNS (Permenlu 3/2025), pemetaan kelas jabatan terbaru (Permenlu 1/2026), dan payung hukum TPLN (Perpres 84/2024).
- Belum diumumkan: Rincian formasi CPNS Kemlu 2026, daftar jurusan, serta syarat skor TOEFL/IELTS periode 2026 belum dirilis resmi per 17 November 2026. Pantau informasi jadwal nasional pada artikel target jadwal pendaftaran CPNS 2026 atau bandingkan dengan gaji dan tukin Kemenkum serta Kemenimipas.
Langkah persiapan sebelum pendaftaran dibuka
- Latihan soal SKD CAT secara rutin: Asah kemampuan TWK, TIU, dan TKP melalui simulasi tryout CPNS online serta pelajari pembahasan di halaman contoh soal CPNS.
- Lengkapi pemahaman materi dan strategi: Pelajari ringkasan konsep di halaman materi belajar CPNS atau pilih program belajar terstruktur pada halaman paket bimbel CPNS.
- Siapkan sertifikat bahasa Inggris: Pada seleksi sebelumnya Kemlu mewajibkan bukti skor TOEFL/IELTS, sehingga perlu disiapkan sebelum portal SSCASN dibuka.
FAQ tunjangan CPNS Kemlu
Apakah CPNS Kemlu langsung mendapat tukin Rp33,24 juta?
Tidak. Nominal Rp33.240.000 pada Perpres 124/2018 adalah tukin Kelas Jabatan 17 (pejabat eselon I). Lulusan S1 CPNS umumnya masuk di Kelas Jabatan 8 dengan pagu penuh Rp4.595.150.
Apakah CPNS Kemlu menerima tukin 100% sejak awal masuk?
Belum. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Permenlu Nomor 3 Tahun 2025, CPNS menerima 80% tukin dari kelas jabatannya sampai resmi diangkat menjadi PNS penuh dan menduduki jabatan definitif.
Apakah semua PNS Kemlu langsung menerima TPLN?
Tidak. TPLN berdasarkan Perpres 65/2019 jo. Perpres 84/2024 hanya diberikan saat pegawai menjalani penugasan resmi di Perwakilan RI di luar negeri, bukan selama berdinas di kantor pusat.
Apakah formasi CPNS Kemlu 2026 sudah resmi dirilis?
Belum. Per 17 November 2026 rincian formasi 2026 belum diumumkan resmi. Pelamar dapat memantau kanal e-CASN Kemlu dan portal SSCASN BKN.
Sumber
- Badan Pemeriksa Keuangan RI (JDIH BPK) — Perpres Nomor 124 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemlu (16 November 2018).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI (JDIH BPK) — Permenlu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja, Hari Kerja, dan Jam Kerja Pegawai Kemlu (18 Maret 2025).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI (JDIH BPK) — Permenlu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai Kemlu (11 Maret 2026).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI (JDIH BPK) — PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji PNS (26 Januari 2024).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI (JDIH BPK) — Perpres Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres 65/2019 tentang TPLN (16 Agustus 2024).
- Kementerian Luar Negeri RI & BKN — Portal e-CASN Kemlu dan SSCASN BKN (diakses 17 November 2026).
Unduh Soal CPNS PDF 2026/2027
60 soal SKD (TWK, TIU, TKP) + kunci & pembahasan. Daftar, kata sandi langsung tampil. ⬇
Praktikkan sekarang.
Uji pemahamanmu dengan tryout CAT SKD standar BKN — percobaan pertama gratis.
Mulai Tryout