Foto: Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Lukman Tomayahu / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Daftar isi
- Ringkasan cepat
- Tunjangan hakim menurut PP 42/2025
- Pengadilan Tinggi (tingkat banding)
- Pengadilan tingkat pertama
- Jalur menjadi hakim: lewat CPNS, bukan langsung
- PNS non-hakim di MA: tukin menurut SK KMA 260/2024
- Estimasi penghasilan CPNS di MA
- Langkah persiapan CPNS MA 2026
- FAQ
- Apakah CPNS calon hakim langsung dapat tunjangan Rp46 juta ke atas?
- Kapan pendaftaran CPNS MA 2026 dibuka?
- Apakah hakim ad hoc ikut naik?
- Bagaimana jika tidak lulus pendidikan calon hakim?
- Kesimpulan
- Sumber
Infografik tunjangan hakim ramai dibagikan di media sosial: Ketua Pengadilan Tinggi disebut menerima tunjangan Rp110,5 juta per bulan. Angka ini bukan hoaks. Sejak terbitnya PP Nomor 42 Tahun 2025, tunjangan jabatan hakim karier naik tajam. Kabar ini makin relevan karena Mahkamah Agung (MA) termasuk instansi yang mendapat prioritas penambahan pegawai pada CPNS 2026.
Namun, jangan langsung membayangkan gaji ratusan juta begitu lulus CPNS. Ada tahapan panjang dari pelamar sampai menjadi hakim, dan PNS non-hakim di MA punya skema tunjangan yang berbeda. Artikel ini membedah keduanya dengan angka dari aturan resmi, lengkap dengan estimasi untuk CPNS.
Ringkasan cepat
- PP 42/2025 menaikkan tunjangan jabatan hakim karier di peradilan umum, agama, dan TUN menjadi Rp46,7 juta sampai Rp110,5 juta per bulan.
- Hakim ad hoc diatur terpisah melalui Perpres 5/2026.
- MA berencana membuka 4.430 formasi tahun anggaran 2026: 1.600 calon hakim dan 2.830 CPNS. Pengumuman resmi direncanakan akhir November 2026.
- MA disebut sebagai satu dari 14 kementerian dan lembaga yang mendapat prioritas Presiden untuk penambahan SDM tahun ini.
- Pada seleksi terakhir (2021), calon hakim direkrut lewat CPNS jabatan Analis Perkara Peradilan, lalu wajib menempuh pendidikan calon hakim.
- Tukin PNS non-hakim di MA mengikuti SK KMA 260/KMA/SK.KP5/XII/2024; Analis Perkara Peradilan di pengadilan tingkat pertama kelas IA, IB, dan II tercatat Rp4.876.000.
Gratis untuk latihan: unduh soal CPNS PDF berisi 60 soal SKD 2026/2027 (TWK, TIU, TKP) lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan. Cukup daftar akun, kata sandi PDF langsung tampil.
Tunjangan hakim menurut PP 42/2025
Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto, membenarkan keberadaan PP 42/2025 dan menyebut gaji baru kemungkinan sudah dibayarkan mulai Februari 2026. Berikut perbandingan tunjangan jabatan hakim sebelum (PP 94/2012) dan sesudah (PP 42/2025) yang dirangkum dari pemberitaan Kompas dan Kontan:
Pengadilan Tinggi (tingkat banding)
| Jabatan | Sebelum (PP 94/2012) | Sesudah (PP 42/2025) |
|---|---|---|
| Ketua | Rp40,2 juta | Rp110,5 juta |
| Wakil Ketua | Rp36,5 juta | Rp105,5 juta |
| Hakim Utama | Rp33,3 juta | Rp101,5 juta |
| Hakim Utama Muda | Rp31,1 juta | Rp99,5 juta |
| Hakim Madya Utama | - | Rp95,5 juta |
Pengadilan tingkat pertama
| Kelas pengadilan | Ketua | Wakil Ketua | Hakim |
|---|---|---|---|
| Kelas IA Khusus | Rp87,2 juta | Rp80,2 juta | Rp61,2 juta (Hakim Pratama) s.d. Rp69,2 juta (Hakim Utama) |
| Kelas IA | Rp79 juta | Rp71,8 juta | Rp55,7 juta s.d. Rp63,7 juta |
| Kelas IB | Rp69,6 juta | Rp65,8 juta | Rp51,3 juta s.d. Rp59,3 juta |
| Kelas II | Rp59,1 juta | Rp56,9 juta | Rp46,7 juta s.d. Rp54,7 juta |
Sebagai gambaran besarnya kenaikan, tunjangan Hakim Pratama di pengadilan Kelas IA Khusus sebelumnya Rp14,0 juta dan kini Rp61,2 juta. Tunjangan ini di luar gaji pokok, yang besarannya sama dengan gaji pokok PNS. Untuk gaji pokok terbaru, lihat tabel gaji pokok PNS.
Jalur menjadi hakim: lewat CPNS, bukan langsung
Pada seleksi CPNS MA 2021, MA membuka 1.540 formasi Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) untuk lulusan sarjana hukum. Jabatan ini dialokasikan untuk mengikuti seleksi calon hakim, dan yang tidak lulus tetap menjadi PNS Analis Perkara Peradilan.
Alurnya menurut keterangan MA kala itu:
- Lulus seleksi CPNS (administrasi, SKD, SKB) sebagai Analis Perkara Peradilan.
- Menjalani masa CPNS sekitar satu tahun hingga menjadi PNS.
- Mengikuti pendidikan calon hakim yang disebut berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan, meliputi magang sebagai administrator pengadilan, calon panitera pengganti, dan asisten hakim.
- Calon hakim yang lulus diusulkan Ketua MA kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim.
Artinya, tunjangan puluhan juta baru diterima setelah resmi diangkat menjadi hakim, bukan saat masih CPNS. Skema rekrutmen calon hakim 2026 belum diumumkan rinci, jadi pantau pengumuman resmi MA. Gambaran masa CPNS ada di artikel masa percobaan CPNS dan Latsar.
PNS non-hakim di MA: tukin menurut SK KMA 260/2024
Pegawai MA dan badan peradilan di bawahnya menerima tukin berdasarkan Perpres 8/2020, dengan kelas jabatan ditetapkan melalui SK KMA Nomor 260/KMA/SK.KP5/XII/2024. Pajak penghasilan atas tukin ini dibebankan pada APBN. Contoh besaran dari lampiran SK tersebut:
| Jabatan | Penempatan | Kelas jabatan | Tukin (100%) |
|---|---|---|---|
| Analis Perkara Peradilan | Pengadilan tingkat banding, Kelas IA Khusus | 15 Minimal | Rp5.510.000 |
| Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Kelas IA, IB, II | 14 Medium | Rp4.876.000 |
| Pengelola Penanganan Perkara | Pengadilan Kelas IA Khusus | 13 Minimal | Rp3.902.000 |
| Pengelola Penanganan Perkara | Pengadilan Kelas IA, IB, II | 12 Medium | Rp3.792.000 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | - | 17 Minimal | Rp8.071.000 |
| Pranata Peradilan Ahli Pertama | - | 17 Minimal | Rp8.071.000 |
| Pengemudi / Petugas Keamanan | Pengadilan Kelas II | 5 Maksimal | Rp2.700.000 |
Menariknya, jabatan fungsional ahli pertama seperti Pranata Komputer tukinnya hampir dua kali Analis Perkara Peradilan di pengadilan kelas IA–II, walau sama-sama untuk lulusan S1. Formasi CPNS 2026 di MA belum diumumkan, jadi daftar jabatan di atas belum tentu dibuka.
Estimasi penghasilan CPNS di MA
Hitungan berikut adalah estimasi untuk CPNS S1 golongan III/a masa kerja 0 tahun. Asumsinya: gaji pokok PP 5/2024 Rp2.785.700 dibayar 80% selama CPNS, tukin CPNS 80% (ketentuan yang lazim dipakai sejumlah instansi), tunjangan umum Golongan III Rp185.000, uang makan Rp37.000 × 21 hari, belum termasuk tunjangan keluarga dan potongan iuran.
| Komponen (estimasi) | APP di pengadilan Kelas IA–II | APP di pengadilan banding / IA Khusus |
|---|---|---|
| 80% gaji pokok | Rp2.228.560 | Rp2.228.560 |
| 80% tukin | Rp3.900.800 | Rp4.408.000 |
| Tunjangan umum | Rp185.000 | Rp185.000 |
| Uang makan (21 hari) | Rp777.000 | Rp777.000 |
| Total kotor (estimasi) | Rp7.091.360 | Rp7.598.560 |
Tunjangan keluarga dihitung dari gaji pokok: suami/istri 5% dan anak 2% per anak (maksimal dua anak). Infografik yang beredar di media sosial ada yang menulis tunjangan suami/istri 10%; angka resmi yang dirujuk media adalah 5%. Bandingkan juga dengan instansi lain di 10 instansi dengan tukin tertinggi dan gaji dan tukin Kejaksaan.
Langkah persiapan CPNS MA 2026
- Pantau kanal resmi MA. MA meminta masyarakat hanya mengikuti informasi dari kanal resminya.
- Siapkan berkas sarjana hukum bila mengincar jalur calon hakim: ijazah, transkrip, dan bukti akreditasi. Daftar berkas umum ada di dokumen wajib daftar CPNS.
- Kejar nilai SKD. Seleksi 2021 memakai SKD dan SKB seperti CPNS umum. Latihan di tryout CAT, pelajari materi SKD, dan kerjakan contoh soal CPNS.
- Pahami nilai ambang batas lewat sistem penilaian SKD.
- Siap ditempatkan di mana saja. Pengadilan tersebar sampai kabupaten terpencil, dan PNS baru tidak boleh pindah instansi karena alasan pribadi minimal 10 tahun. Baca aturan larangan pindah 10 tahun.
MA menyebut sekitar 500 hakim dan aparatur peradilan pensiun atau wafat setiap tahun, sementara rekrutmen hakim terakhir dilakukan pada 2021. Itu sebabnya kebutuhan 2026 cukup besar.
FAQ
Apakah CPNS calon hakim langsung dapat tunjangan Rp46 juta ke atas?
Tidak. Tunjangan PP 42/2025 diberikan kepada hakim. Pada skema 2021, peserta lebih dulu menjadi CPNS Analis Perkara Peradilan, lalu menempuh pendidikan calon hakim sebelum diangkat.
Kapan pendaftaran CPNS MA 2026 dibuka?
MA menyampaikan pengumuman resmi direncanakan terbit akhir November 2026. Rincian formasi, syarat, dan jadwal menunggu pengumuman itu.
Apakah hakim ad hoc ikut naik?
Hakim ad hoc diatur terpisah melalui Perpres 5/2026, dengan perhitungan berbeda dari hakim karier.
Bagaimana jika tidak lulus pendidikan calon hakim?
Pada skema 2021, calon hakim yang tidak lulus pendidikan tetap menjadi PNS sebagai Analis Perkara Peradilan.
Kesimpulan
Angka tunjangan hakim yang viral memang benar dan berlaku untuk hakim karier sejak 2026. Namun jalannya panjang: lulus CPNS, menjadi PNS, lalu lulus pendidikan calon hakim. Bagi yang mengincar formasi non-hakim, tukin MA tetap menarik, terutama jabatan fungsional ahli. Mulai siapkan SKD sekarang, karena pengumuman MA direncanakan terbit akhir November 2026.
Ingin persiapan yang lebih terarah? Ikuti bimbel CPNS online RuangCPNS bersama mentor, lalu ukur kemajuan lewat simulasi CAT BKN 110 soal secara gratis.
Sumber
- Dandapala (6 November 2026), MA buka 1.600 calon hakim dan 2.830 CPNS: dandapala.com; MARINews Mahkamah Agung: mahkamahagung.go.id; detikFinance (6 November 2026): detik.com
- Kontan (6 Januari 2026), rincian tunjangan hakim PP 42/2025 vs PP 94/2012: kontan.co.id; Kompas via e-paper Perpustakaan DPR: dpr.go.id
- DPR RI, Info Singkat Januari 2026 tentang PP 42/2025: dpr.go.id; DDTCNews, Perpres 5/2026 hakim ad hoc: ddtc.co.id
- Mahkamah Agung, rujukan SK KMA 260/KMA/SK.KP5/XII/2024: mahkamahagung.go.id; JDIH BPK, Perpres 8/2020: peraturan.bpk.go.id
- Hukumonline (2021–2022), rekrutmen CPNS MA 2021 dan jenjang karier calon hakim: hukumonline.com, hukumonline.com, hukumonline.com
- Contoh aturan tukin CPNS 80%: Permenlu 3/2025 peraturan.go.id; Peraturan BPS 3/2024 api-law.crpg.info
- Katadata, gaji PNS 2026 (PP 5/2024) dan tunjangan keluarga: katadata.co.id; Bisnis.com, tunjangan umum dan uang makan: bisnis.com
Unduh Soal CPNS PDF 2026/2027
60 soal SKD (TWK, TIU, TKP) + kunci & pembahasan. Daftar, kata sandi langsung tampil. ⬇
Praktikkan sekarang.
Uji pemahamanmu dengan tryout CAT SKD standar BKN — percobaan pertama gratis.
Mulai Tryout