Daftar isi
- Ringkasan cepat
- Dasar hukum gaji pokok CPNS pusat dan pemda
- Tabel gaji pokok awal CPNS menurut PP 5/2024
- Beda Tukin instansi pusat vs TPP pemda
- Tunjangan Kinerja (Tukin) instansi pusat
- Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pemda
- Tabel perbandingan CPNS pusat vs pemda
- Estimasi simulasi penghasilan awal CPNS S1 (III/a)
- Langkah memilih formasi pusat atau pemda
- Pertanyaan yang sering muncul
- Apakah gaji pokok CPNS pusat lebih besar dari CPNS pemda?
- Mengapa TPP antar-pemda bisa berbeda jauh?
- Apakah CPNS langsung menerima 100% Tukin atau TPP?
- Apakah aturan gaji dan tunjangan CPNS 2026 sudah berubah?
- Sumber
Kamis, 19 November 2026 — Menjelang pendaftaran CPNS 2026, banyak calon pelamar ragu memilih antara instansi pusat (kementerian/lembaga) atau pemerintah daerah (pemda). Anggapan umumnya, penghasilan CPNS pusat selalu lebih besar daripada pemda. Faktanya, menurut regulasi ASN yang berlaku hingga 2026, gaji pokok keduanya sama persis. Selisih terbesar justru datang dari skema Tunjangan Kinerja (Tukin) di pusat dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di daerah.
Ringkasan cepat
- Gaji pokok seragam: CPNS pusat dan pemda mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024, dengan pembayaran 80% selama masa percobaan CPNS.
- Sumber pembeda utama: Instansi pusat membayar Tukin dari APBN sesuai Perpres instansi, sedangkan pemda membayar TPP dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- Pusat tidak selalu lebih tinggi: Pemda berkapasitas fiskal besar seperti DKI Jakarta bisa memberi TPP melebihi rata-rata kementerian, sedangkan daerah ber-APBD kecil memberi TPP jauh lebih rendah.
- Batas belanja pegawai 30%: UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30% APBD paling lambat 2027, memengaruhi TPP dan pembukaan formasi pemda.
- Status per 19 November 2026: Pembuatan akun SSCASN sudah dibuka, sedangkan rincian formasi resmi 2026 pusat dan pemda masih menunggu pengumuman pemerintah.
Dasar hukum gaji pokok CPNS pusat dan pemda
Gaji pokok PNS dan CPNS berlaku seragam secara nasional tanpa membedakan instansi pusat atau pemda. Acuan resmi terakhir adalah PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Daftar lengkap semua golongan tersedia di tabel gaji pokok PNS golongan I hingga IV.
Selama masa percobaan CPNS, Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 1977 mengatur bahwa CPNS menerima 80% dari gaji pokok PNS sesuai golongan dan masa kerja golongan (MKG). Gaji pokok dibayar 100% setelah CPNS lulus pelatihan dasar (Latsar) dan diangkat menjadi PNS penuh.
Tabel gaji pokok awal CPNS menurut PP 5/2024
| Golongan (Lulusan Umum) | Gaji Pokok 100% | Estimasi CPNS 80% |
|---|---|---|
| II/a (SMA/sederajat, MKG 0 tahun) | Rp2.184.000 | Rp1.747.200 |
| II/c (D3, MKG 3 tahun awal) | Rp2.485.900 | Rp1.988.720 |
| III/a (S1/D4, MKG 0 tahun) | Rp2.785.700 | Rp2.228.560 |
| III/b (S2/profesi, MKG 0 tahun) | Rp2.903.600 | Rp2.322.880 |
Selain gaji pokok, pegawai pusat dan pemda berhak atas tunjangan melekat yang sama: tunjangan pasangan 10% dari gaji pokok, tunjangan anak 2% per anak (maksimal dua anak), serta tunjangan beras 10 kg per jiwa atau Rp72.420 per orang per bulan.
Beda Tukin instansi pusat vs TPP pemda
Karena gaji pokok dan tunjangan melekat seragam, perbedaan penghasilan CPNS pusat dan pemda ditentukan oleh tunjangan berbasis kinerja.
Tunjangan Kinerja (Tukin) instansi pusat
Di kementerian dan lembaga, tambahan berbasis kelas jabatan disebut Tunjangan Kinerja (Tukin) yang dibiayai APBN dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) tiap instansi. Nominalnya bergantung pada kelas jabatan serta capaian reformasi birokrasi.
Merujuk regulasi terakhir yang berlaku di Kementerian Keuangan (di luar Ditjen Pajak), Perpres Nomor 156 Tahun 2014 jo. Perpres Nomor 111 Tahun 2017 menetapkan tukin mulai Rp2.575.000 (kelas 1) hingga Rp46.950.000 (kelas 27). Khusus Ditjen Pajak, Perpres Nomor 37 Tahun 2015 jo. Perpres Nomor 96 Tahun 2017 mengatur rentang Rp5.361.800 (peringkat 4) sampai Rp117.375.000 (peringkat 27). Instansi pusat lain dengan tukin besar bisa dilihat di daftar 10 instansi pusat dengan tukin tertinggi.
Angka Perpres tersebut merupakan pagu maksimal (100%). Pembayaran aktual diatur lewat aturan teknis seperti PMK Nomor 80/PMK.05/2017 dan ketentuan tiap kementerian, yang memperhitungkan kinerja organisasi, capaian individu, absensi, serta porsi CPNS (umumnya 80% selama masa percobaan).
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pemda
Di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, tunjangan tersebut bernama Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Menurut Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019, pemda dapat memberikan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
Pemberian TPP didasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dengan mekanisme persetujuan Mendagri dalam Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 sebelum ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Pergub/Perbup/Perwali).
Karena berasal dari APBD, kesenjangan TPP antar-pemda sangat lebar. Pemprov DKI Jakarta dengan PAD besar mampu memberi TPP belasan juta rupiah per bulan untuk jabatan awal—simak rinciannya di gaji dan tunjangan CPNS Pemprov DKI Jakarta. Sebaliknya, daerah dengan PAD kecil memberi TPP jauh lebih rendah. Bahkan, batas belanja pegawai maksimal 30% APBD pada Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) membuat sejumlah kabupaten menunda rekrutmen, seperti diulas pada daftar pemda yang tidak membuka formasi CPNS 2026.
Tabel perbandingan CPNS pusat vs pemda
| Aspek | CPNS Instansi Pusat (K/L) | CPNS Pemda (Prov/Kab/Kota) |
|---|---|---|
| Gaji pokok | PP 5/2024 (80% masa CPNS) | PP 5/2024 (80% masa CPNS) |
| Sumber dana | APBN | APBD |
| Tunjangan kinerja | Tukin (Perpres tiap K/L) | TPP (Perkada + persetujuan DPRD & Mendagri) |
| Penentu nominal | Kelas jabatan & indeks reformasi birokrasi | Kelas jabatan, 5 kriteria PP 12/2019, kekuatan APBD |
| Lokasi kerja | Berpotensi mutasi nasional sesuai unit | Tetap di wilayah administrasi pemda terkait |
Estimasi simulasi penghasilan awal CPNS S1 (III/a)
Berikut estimasi hitungan awal CPNS lajang Golongan III/a (MKG 0 tahun, sebelum potongan pajak dan iuran wajib):
- Gaji pokok CPNS (80% × Rp2.785.700): Rp2.228.560 (pusat dan pemda sama).
- Tunjangan beras (1 jiwa): Rp72.420 (pusat dan pemda sama).
- Simulasi Tukin pusat (estimasi 80%): Memakai acuan kelas jabatan 7 Kemenkeu non-DJP di Perpres 156/2014 (Rp3.864.000 bruto), porsi 80%-nya sekitar estimasi Rp3.091.200. Total tiga komponen tersebut sekitar estimasi Rp5,39 juta per bulan. Pada kementerian ber-tukin lebih rendah, totalnya lebih kecil.
- Simulasi TPP pemda (estimasi): Tidak bisa disamaratakan karena bergantung Perkada masing-masing daerah. Pemda ber-PAD kuat bisa melampaui sebagian kementerian, sedangkan pemda berfiskal terbatas umumnya di bawah rata-rata pusat.
Per 19 November 2026, rincian formasi resmi CPNS 2026 tiap instansi dan pemda belum diumumkan, sehingga seluruh angka di atas memakai regulasi terakhir yang masih berlaku.
Langkah memilih formasi pusat atau pemda
- Pantau formasi resmi di SSCASN: Pastikan pemda domisili atau kementerian tujuan benar-benar membuka kuota 2026. Cek juga perkembangan kebijakan ASN dekat domisili BKN.
- Periksa Perpres Tukin atau Perkada TPP terakhir: Bandingkan nominal kelas jabatan pelaksana atau fungsional pertama sebelum mengunci instansi.
- Hitung biaya hidup kota penempatan: Selisih tunjangan besar sering habis untuk sewa tempat tinggal dan transportasi di kota metropolitan.
- Maksimalkan persiapan SKD: Instansi bertunjangan tinggi selalu padat pendaftar. Berlatihlah lewat contoh soal CPNS, pelajari materi SKD terstruktur, uji skor di tryout CAT BKN, atau ikuti paket bimbingan belajar CPNS.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah gaji pokok CPNS pusat lebih besar dari CPNS pemda?
Tidak. Keduanya memakai tabel gaji pokok nasional dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 dan sama-sama menerima 80% selama masa CPNS.
Mengapa TPP antar-pemda bisa berbeda jauh?
Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 mengaitkan TPP dengan kemampuan keuangan daerah dan APBD, ditambah batas belanja pegawai 30% pada UU Nomor 1 Tahun 2022.
Apakah CPNS langsung menerima 100% Tukin atau TPP?
Umumnya belum. Banyak instansi pusat dan daerah membayarkan 80% selama masa percobaan CPNS, lalu menyesuaikan dengan absensi dan capaian kinerja bulanan.
Apakah aturan gaji dan tunjangan CPNS 2026 sudah berubah?
Hingga 19 November 2026, acuan resmi gaji pokok masih PP Nomor 5 Tahun 2024, sementara tukin dan TPP tetap mengacu pada Perpres instansi serta Perkada daerah terakhir.
Sumber
- Badan Pemeriksa Keuangan RI (JDIH BPK) — PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji PNS (26 Januari 2024).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI (JDIH BPK) — PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (1 Maret 1977).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI (JDIH BPK) — PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (6 Maret 2019).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI (JDIH BPK) — UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (5 Januari 2022).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI (JDIH BPK) — Perpres Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenkeu (17 Oktober 2014).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI (JDIH BPK) — Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai DJP (19 Maret 2015).
Unduh Soal CPNS PDF 2026/2027
60 soal SKD (TWK, TIU, TKP) + kunci & pembahasan. Daftar, kata sandi langsung tampil. ⬇
Praktikkan sekarang.
Uji pemahamanmu dengan tryout CAT SKD standar BKN — percobaan pertama gratis.
Mulai Tryout